DPR Desak Pemerintah Alokasikan APBN Pencemaran Lingkungan

JAKARTA, SiUntung.com: Anggota Komisi VII DPR-RI, Satya Widya Yudha dalam acara Kaukus Ekonomi Hijau (KEH) DPR pada Kamis, (3/3/2016) mendorong pemerintah untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi upaya mengurangi resiko pencemaran lingkungan.

“Harus ada uang yang dialokasikan dari APBN untuk memberikan mitigasi hal-hal yang mencemarkan lingkungan,” tandas anggota Dewan dari dapil Jawa Timur IX saat acara Kaukus Ekonomi Hijau DPR bersama Komunitas We Green Industri dengan tajuk Harmonisasi Industri & Lingkungan di Gedung DPR RI Jakarta..

Dia menilai APBN Indonesia masih tidak berpihak terhadap lingkungan. Dalam forum yang dihadiri oleh para mahasiswa lintas kampus yang peduli lingkungan ini, Satya menyarankan agar mahasiswa paham tentang pranata ketatanegaraan anggaran nasional. “Ini harus disadari oleh mahasiswa, APBN kita hanya memodali kita untuk mengambangkan yang sangat basic,” ujarnya.

Menurut politisi Golkar itu, APBN masih belum mendanai aktifitas-aktifitas yang menguraing emisi. Menurutnya peran ini hanya dilakukan oleh para pelaku industri, ini pun belum cukup. Oleh sebab itu dia mengatakan dengan tegas, kita harus mereformasi APBN.

Selain alokasi APBN pada sektor pelestarian lingkungan, Satya bersama KEH DPR juga sedang berupaya untuk merencanakan pembuatan undang-undang perubahan iklim. “Kita di DPR di Kaukus Ekonomi Hijau mendorong perlunya undang-undang perubahan iklim,” tambahnya.

Dia menilai dengan adanya Undang-undang Perubahan Iklim, maka ada upaya kedisiplinan penggunaan anggaran negara dalam perbaikan lingkungan. Selain itu undang-undang yang direncanakan KEH akan meminta agar program-program pemerintah mengacu pada konsep perubahan iklim.

Anggota Komisi VII DPR-RI yang juga bagian dari KEH, Mercy Chriesty Barends yang hadir pada acara tersebut memberi perhatian pada isu-isu lingkungan. Menurutnya kalau saat ini tidak memulai menata lingkungan maka ke depan lingkungan akan semakin rusak.

“Jadi kalau sekarang kita tidak melakukan tata kelola isu-isu lingkungan dengan cara baik maka, ke depan ini akan sangat sulit,” ujar Mercy yang merupakan Anggota Dewan dari dapil Maluku.

Kaukus Ekonomi Hijau (KEH) DPR-RI adalah kumpulan anggota DPR lintas komisi dan fraksi yang memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan. KEH dibentuk pada 2012, lembaga ini adalah bentuk komitmen bersama utuk memperkuat peran DPR dalam menjalankan pembangunan rendah karbon.

KEH DPR RI juga memiliki upaya turut mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya dukung lingkungan, melalui kerja-kerja di parlemen.(mnb)

Tags: