Hukum

Korupsi Jangkit Akademisi

Praktisi-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia-Sebagai-Kejahatan-Luar-Biasa

Penyakit korupsi kini sudah merasuki akademisi. Setidaknya, pemberitaan mengenai indikasi korupsi anggaran di Universitas Indonesia (UI) yang melibatkan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri, sebagaimana yang dilaporkan para aktivis "Save UI" ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu telah menjadi fakta bahwa kaum intelektual kini sudah banyak yang mengalami disorientasi. Pergurua...

Komisi III DPR Diminta Mendengarkan KPK Soal Revisi KUHAP

Revisi KUHAP

JAKARTA, SiUntung.com - Di tengah polemik menolak revisi UU KUHP dan KUHAP yang dinilai akan melemahkan KPK, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta usulan tersebut didengar oleh Komisi III DPR RI. Sebagai wakil rakyat, DPR wajib mendengar suara rakyat tersebut dengan tetap melanjutkan proses pembahasan revisi itu sendiri. "Mendengar suara rakyat itu wajib hukumnya untuk Komisi III DPR te...

Pasal 197 KUHAP Mengandung Multitafsir

Revisi KUHAP

Pengacara Yusril Ihza Mahendra kembali mengajukan uji materil Pasal 197 ayat 1 huruf K dan ayat 2 UU no. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasalnya, norma Pasal 197 ayat 1 huruf k dan ayat 2 KUHAP mengandung sifat yang multitafsir. “Dan secara materiil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G UUD 1945,” ujar Yusril saat membacakan permohonan di Mahkamah...

Penertiban Kendaraan Bermotor

penertiban-kendaraan-bermotor_20161214_171508

Penertiban tempat parkir memang harus dilakukan demi kelancaran lalu lintas. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak kendaraan roda empat maupun roda dua yang parkir di sembarang tempat, meskipun sudah ada tanda dilarang parkir. Penertiban dengan mederek dan memberikan retribusi 500 ribu rupiah dinilai sebagai langkah awal yang bagus untuk memberikan efek jera pada pemilik mobil. Sedangkan untu...