Perancis Dan Jepang Dua Negara Yang Maju Karena Pegawai Negerinya

Birokrasi di sejumlah negara, terutama negara-negara sedang berkembang, saat ini seringkali dipandang sebagai penghambat pembangunan. Sebab, gerak mereka yang lamban dan cenderung menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena tingginya angka pungutan liar yang mereka akibatkan.

Image: KAORI Nusantara

Indonesia kini sedang mulai berjuang untuk mengikis hal itu. Pemerintah dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) berusaha sekuat tenaga mengubah citra birokrasi yang lamban dan berbelit menjadi birokrasi yang cepat, efisien seperti layaknya korporat yang besar karena menerapkan prinsip-prinsip bisnis.

Namun, birokrasi di dua negara maju berikut ini justru menjadi acuan birokrasi di belahan dunia mana pun. Di Perancis dan Jepang, hanya orang-orang dengan kualifikasi tinggi lah yang bisa menjadi anggota birokrasi atau pegawai negeri.

Sebagaimana layaknya perusahaan swasta terbaik, menjadi pegawai negeri di Perancis dan Jepang juga diperebutkan para lulusan terbaik universitas. Meski begitu, kedua negara tersebut menerapkan sistem yang berbeda dalam pengelolaan pegawai negerinya. Tetapi kedua negara mempunyai tujuan yang sama yaitu mendetak tenaga kerja sektor publik yang andal dan mumpuni.

Jika kita berbicara tentang pegawai negeri Perancis, tidak bisa dilepaskan dari peran Ecole National d’Administration (ENA) atau Sekolah Pamong Nasional yang di Indonesia mungkin mirip Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang. Nama ENA sudah diakui di seluruh dunia.

Jika di Indonesia IPDN lebih dikenal sebagai sekolah untuk mencetak pejabat seperti camat, lurah dan pejabat administrator lainnya, ENA justru dikenal di dunia sebagai sekolah mencetak pemimpin Perancis. Setiap tahun sedikitnya meluluskan 120 orang. Mantan Presiden Perancis Jacques Chirac adalah salah satunya.

Artinya, masih banyak lagi pejabat tinggi pemerintah Perancis hasil lulusan sekolah itu. Bahkan, boleh dibilang ENA adalah sekolahnya para pemimpin Perancis sebab Presiden Perancis era 80-an Valery Giscard d’Estaing juga jebolan sekolah itu. Begitu juga dengan mantan Perdana Menteri Eduard Balladur, Michel Rocard, Alain Juppe, Laurent Fabius, Lionell Jospin, dan Jean-Marie Messier.

Sekolah itu didirikan pada 1945 di masa pemerintahan Charles de Gaulle. Namun, kini sekolah itu dibangun sebagai lembaga yang mampu melakukan reformasi di bidang pemerintahan. Akibatnya, lulusan ENA adalah orang-orang yang mampu menjadi pemimpin Perancis dan membawa negara itu menjadi negara besar.

Pada awal pendirian, ENA hanya ditujukan bagi pegawai yang memiliki masa keja di atas lima tahun dan mahasiswa lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi ternama di Perancis. Namun, sejak tahun 1991 sekolah itu memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Prancis yang ingin berkarir di bidang pemerintahan, termasuk mereka yang bekerja di sektor swasta. Karena itu, komposisi siswa ENA saat ini adalah 50 persen sarjana baru, 45 persen pegawai negeri dan lima persen pegawai swasta.

Untuk menjadi siswanya, sekolah itu memiliki proses rekrutmen yang ketat dan melelahkan. Mereka yang bisa mengikuti proses tersebut adalah pegawai negeri maupun lulusan universitas terbaik.

Prosesnya berlangsung selama tiga bulan yang diakhiri dengan wawancara selama 45 menit. Meski sudah mengikuti proses seleksi selama tiga bulan, tidak semua peserta akan dipilih bersekolah di ENA. Sekolah itu hanya menerima ratusan siswa setiap tahun.

Sementara itu, 20 lulusan terbaik secara otomatis akan menempati jabatan penting tanpa mengajukan lamaran ataupun proses administrasi lainnya. Namun, lulusan lainnya bukan sulit memperoleh pekerjaan, mereka tetap akan menjadi prioritas diterima pada jabatan lainnya di negeri tersebut. Padahal, mereka mendapat pendidikan di sekolah itu hanya dalam waktu 27 bulan.

Untuk menghasilkan lulusan seperti itu, kurikulum sekolah yang terletak di dekat Kota Paris tersebut memiliki ciri pendidikan dengan orientasi applied-training. Meski begitu, sekolah tersebut juga mengajarkan materi ilmu dasar seperti ilmu hukum, adminitrasi publik, ekonomi, manajemen sumber daya dan berbagai keahlian yang dibutuhkan seorang birokrat, legal drafting, negosiasi, bahasa dan penguasaan teknologi informasi.

Sementara itu, tenaga pengajar ENA, lebih banyak berasal dari tenaga profesionl dan praktisi yang dianggap punya kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan sekolah tersebut. Jumlahnya sekitar 400 orang.

Dalam upaya menjaga kualitas, sekolah itu memiliki dewan direksi yang terdiri dari kalangan birokrat seperti wakil presiden, direktorat pendidikan tinggi, akademisi, wakil alumni, departemen dalam negeri, departemen luar negeri, wakil pengusaha dan badan kepegawaian negara.

Jepang
Di Jepang, sekolah untuk para pegawai negeri itu berada di pinggiran Kota Tokyo dengan nama Local Autonomy College. Sekolah itu untuk meningkatkan kualitas para pegawai negeri di negeri Sakura tersebut. Untuk mengikuti pendidikan di sekolah itu juga tidak mudah. Hanya pegawai negeri yang dianggap mampu lah yang akan diperkenankan mengikuti pendidikan itu, karena seleksinya juga ketat.

Untuk mengetahui kesesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan di lapangan, lembaga ini punya dewan pendidikan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka yang bertugas untuk menggodok sistem dan kurikulum yang diperlukan. Tenaga pengajar didatangkan dari kalangan akademis maupun praktisi di kalangan pegawai pemerintah.

Sistem rekrutmen ataupun sistem pengelolaan pegawai negeri pusat dinilai berhasil menjadi lokomotif bagi kemajuan bangsa Jepang. Sehingga sistem itu diaplikasi oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menyaring pegawai negeri yang berkualitas. Bahkan untuk sistem penggajian, pemerintah daerah memberikan gaji di atas ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini juga yang membuat pemerintah daerah tetap mampu mempertahankan pegawainya tanpa takut pindah ke pusat hanya karena gaji.

Pegawai negeri yang menjalan mesin birokrasi di Jepang dinilai sebagai kunci keberhasilan Negeri Matahari Terbit tersebut bisa bangkit dari kehancuran Perang Dunia II dan menjadi negara industri. Tingkat kejujuran pegawai negeri Jepang adalah motornya.

Sebagai penghargaan karena kejujuran pegawai negeri, Pemerintah Jepang memberi penghargaan yang sangat besar kepada mereka. Bentuk penghargaan itu adalah gaji yang besar.

Gaji mereka sama dengan gaji yang diberikan perusahaan swasta. Misalnya seorang pegawai negeri yang menyandang gelar sarjana dengan pengalaman kerja 0 tahun akan mendapat gaji 180 ribu yen atau sekira Rp14,5 juta. Setiap tahun akan menerima kenaikan gaji  rata-rata 6.500 yen atau sekira Rp520 ribu. Namun, jika mereka naik golongan, akan menerima jumlah kenaikan yang lebih besar lagi. Misalnya, dari pegawai golongan 3 ke golongan 4 pertambahan gajinya adalah 31 ribu yen atau sekira Rp2,5 juta.

Karenanya tidak mengherankan, jika pegawai negeri sipil Jepang akan berlomba-lomba untuk bekerja baik agar bisa mendapat promosi berupa kenaikan golongan.